Akan Rugikan Petani, PKS Tolak Impor Beras Pemerintah 500 Ribu Ton

JAKARTA,quickq官网入口网页版 DISWAY.ID-Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Slamet menolak impor beras 500 ribu ton untuk penuhi cadangan beras Pemerintah atau CBP.
Hal tersebut disampaikan Slamet dalam Rapat Paripurna DPR ke-14 Masa Persidangan III tahun sidang 2022-2023, di Ruang Nusantara 2, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 10 Januari 2023.
Menurut Slamet, impor beras akan merugikan Petani di Indonesia.
BACA JUGA:PAN Buka Pintu Lebar Gerindra dan PKS Masuk KIB
BACA JUGA:Harga Beras Indonesia Paling Mahal di ASEAN, Bank Dunia: Gizi Buruk Terancam Meningkat!
Slamet menyayangkan pengadaan beras yang dilakukan sebanyak 500 ribu ton tersebut dari impor bukan berasal dari petani.
“Hal ini tentu saja adalah sebuah ironi karena disaat yang bersamaan stok beras nasional justru sedang surplus sebesar 1,7 ton berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan) dan juga Badan Pusat Statistik (BPS)," kata Slamet dalam keterangannya yang dikutip Rabu 11 Januari 2023.
"Ini terjadi karena lemahnya tata kelola beras nasional, dimana saat panen raya bulan Februari hingga April penyerapan Bulog sangat rendah,” sambung Anggota DPR RI asal Dapil Jawa Barat IV.
Oleh karena itu, imbuh Slamet, Fraksi PKS dengan tegas menolak impor beras dengan alasan pemenuhan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) karena stok beras cukup memenuhi stok nasional.
"Yang kedua, Kami juga menolak impor beras karena akan merugikan petani dalam negeri," sebut Anggota Komisi IV DPR RI ini.
BACA JUGA:Stok Beras Nasional Melimpah, Mentan SYL Pertanyakan Wacana Impor Beras: 'Gila Lah'!
Ketiga, kata Slamet, Fraksi PKS meminta Pemerintah melalui forum Bulog untuk memaksimalkan penyerapan beras dari petani untuk memenuhi CBP dengan harga yang layak khusus pada saat panen raya.
"Keempat atau yang terakhir, terkait dengan kondisi harga beras yang masih tinggi padahal sudah dilakukan impor beras, maka Pemerintah harus berani melakukan audit stok gudang dari perusahaan besar untuk mencegah terjadinya penimbunan sehingga mempengaruhi harga beras nasional,” tutup Slamet.
相关文章
KPK Hormati Ditundanya Sidang e
Warta Ekonomi, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati putusan Majelis Hakim Pengad2025-06-07- 这些年国内艺术考生越来越多,竞争激烈,面对国内艺校招生门槛越来越高,千军万马过独木桥的状况,一些有一定经济实力的美术生更愿意选择去国外追寻自己的梦想。那么对于美术生来讲,美术生可以出国留学吗?下面为广2025-06-07
Kemenkes: Setiap Tahun 2.500 Bayi Indonesia Lahir dengan Thalasemia
Jakarta, CNN Indonesia-- Jumlah pasien thalasemia di Indonesia disebut terus mengalami peningkatan.2025-06-07Pengacara Optimis Firli Bahuri Tak Ditahan: Kita Kan Kooperatif
JAKARTA, DISWAY.ID--Pengacara Firli Bahuri, Ian Iskandar optimis kliennya tak ditahan usai jalani pe2025-06-07Mayoritas Kreditur Sudah Setujui Rencana Merger MFIN dan Adira Finance
Warta Ekonomi, Jakarta - PT Mandala Multifinance Tbk (MFIN) menyampaikan perkembangan terkini periha2025-06-07Gibran: Pembangunan Tak Melulu Pakai APBN, Rasio Pajak Perlu Dinaikkan, Apa Impaknya?
JAKARTA, DISWAY.ID --Dalam Debat Cawapres 2024 Gibran Rakabuming Raka ditanya soal kebijakan penggun2025-06-07
最新评论